Infokota.co-Jakarta | Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi jutaan murid-murid sekolah dasar (SD), pelajar SMP, Siswa-Siswi SMA/SMK se Indonesia pada tahun 2024, 2025 hingga 2026 disiapkan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Bayangkan APBN selama 2 tahun lebih “tersedot” masuk ke program MBG dengan penyesuaian yang dinamis seiring pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Fokus anggaran tahap awal sering dikaitkan dengan alokasi rintisan, sebelum naik drastis di tahun berikutnya, yang mencakup biaya makan per porsi dan operasional.
Berikut detail anggaran MBG terkait tahun 2024-2025:
Anggaran 2024 (APBN): Program MBG mulai dianggarkan, dengan beberapa laporan menyebutkan alokasi awal yang difokuskan pada uji coba dan persiapan infrastruktur, di mana sempat muncul penyesuaian nilai per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 untuk bahan makanannya.
Lalu kemudian makanan bergizi apa yang dapat dipenuhi dengan anggaran dasar Rp, 15 ribu itu?
Bahan makanan bernilai gizi tinggi tidak harus mahal, terutama di Indonesia yang kaya akan pangan lokal.
Kunci nutrisi seimbang adalah kombinasi karbohidrat, protein, sayuran, dan buah-buahan.
Bahan makanan padat nutrisi yang terjangkau antara lain telur, tempe, tahu, ikan lokal (kembung, teri), sayuran hijau (bayam, kangkung), serta buah-buahan musiman.
Daftar Bahan Makanan Bergizi dan Terjangkau:
Sumber Protein Murah:
Telur: Sumber protein lengkap dan mudah diolah.
Tempe dan Tahu: Sumber protein nabati yang sangat terjangkau.
Ikan Lokal: Ikan kembung, teri, dan lele (tinggi omega-3 dan protein).
Kacang-kacangan: Kacang hijau, kacang merah.
Sumber Karbohidrat Kompleks:
Nasi Merah/Oatmeal: Tinggi serat.
Ubi Jalar dan Singkong: Sumber energi lokal yang sehat.
Sayuran dan Buah:
Bayam dan Kangkung: Kaya zat besi dan kalsium.
Wortel dan Brokoli: Tinggi vitamin.
Pepaya, Pisang, dan Jeruk: Buah lokal yang terjangkau dan tinggi vitamin.
Estimasi Harga Ideal/Terjangkau (2024-2025):
Harga yang ideal di Indonesia untuk satu porsi makan bergizi (kombinasi karbohidrat, protein, sayur) berkisar antara Rp7.500 hingga Rp10.000 per porsi.
Telur: Rp2.000 – Rp3.000 per butir.
Tempe/Tahu: Rp5.000 – Rp10.000 per papan/bungkus.
Ikan Kembung: Rp25.000 – Rp35.000 per kg.
Sayuran Hijau: Rp2.000 – Rp5.000 per ikat.
Beras: Rp13.000 – Rp15.000 per kg.
Berdasarkan uji coba program makanan bergizi, dengan modal Rp10.000 per porsi, seseorang sudah bisa mendapatkan makanan dengan 600-700 kalori yang mengandung nutrisi lengkap.
Program MBG sebenarnya bukan sekedar memenuhi kebutuhan makan siang saja bagi murid-murid SD, Pelajar SMP dan Siswa-Siswi SMA/SMK, tapi lebih pada menggiatkan ekonomi yang berkesinambungan khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (umkm) seperti pedagang sayur mayur, penjual ikan, peternak ayam pedaging dan ayam petelur dan yang lainnya.
“Artinya pada program MBG ini sebenanya bagus sekali, karena ada saling keterkaitan antara pengelola (Dapur) MBG dengan pedagang sayur mayur, ikan, ayam, telur dan sesekali daging sapi untuk saling menghidupi.”
Hanya saja terkesan mubazir, sebab dibanyak sekolah tidak semua murid-murid SD, Pelajar SMP, Siswa – siswi SMA/SMK doyan atau mau makan MBG itu. Apalagi yang tinggal di perkotaan.
Contoh satu kelas terdiri dari 20 murid, pelajar, siswa, paling-paling 7-10 orang saja yang benar-benar mau memakan dan menghabiskan mbgnya, sehingga mereka hanya “buang-buang” dengan demikian terkesan bubazir saja.
Artinya untuk daerah perkotaan yang banyak menu jenis makanan sarapan paginya, seperti roti, pizza dan makanan lainnya yang mengundang selera, mestinya pemerintah melakukan penelitian apakah MBG tepat di laksanakan di perkotaan?
Kalaupun harus, maka dilakukan pendataan hanya anak-anak yang orang tuanya tergolong ekonominya lemah yang menjadi prioritas untuk MBG.
Itupun kalau bisa jangan lagi ada dapur MBG, tapi dananya diberikan langsung kepada orang tua murid-murid, pelajar SMP dan Siswa – siswi SMA/SMK yang mengelola sendiri. Sebab orang tua mereka yang tahu persis selera makanan anak-anak mereka.
Selain itu jauh dari kecurigaan publik anggaran itu akan disalah gunakan (dikorupsi) atau mencari keuntungan pribadi atau korporasi pengelola MBG.
Bahkan dari anggaran MBG itu jika 2 atau 3 murid, pelajar dan atau siswa-siswi dalam satu rumah, maka dapat dipastikan akan dinikmati satu keluarga.
Bayangkan dari tahun ketahun anggaran MBG terus mengalani Peningkatan. Pada 2025/2026, Anggaran MBG naik signifikan menjadi sekitar Rp71 triliun dan diproyeksikan melonjak ke Rp268 triliun hingga Rp335 triliun pada tahun anggaran 2026 ini untuk mencakup 82,9 juta penerima.
Komponen Biaya per Porsi tahun 2026 yakni anggaran bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000–Rp10.000 per porsi, ditambah Rp2.000 untuk operasional/fasilitas (total Rp10.000–Rp12.000).
Mestinya pemerintah membuat program yang benar-benar dapat membantu keberlanjutan pendidikan putra putri bangsa ini dengan misalnya menggeratiskan biaya pendidikan sejak TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi tanpa ada lagi embel-embel pensyaratannya. Dan juga gratis biaya kesehatan.
Kalaupun ada pensyaratan lebih pada ketidak mampuan membayara biaya pendidikan di sekolah seperti progran BERANI CERDAS dan BERANI Sehat.
Adalah tugas BPS atau petugas Dulcapil melakukan pendataan masyarakat yang tidak mampu atau dan kurang mampu menjadi prioritas. Dan dalam pendataan jangan ada kolusi. Karena keluarga pak camat, pak kades dan pak Lurah sehingga didaftar sebagai penerima manfaat. Padahal mereka orang mampu yang pura-pura miskin.
Sedangkan yang punya kemampuan tetap diberlakukan pembayaran sehingga terjadi saling subsidi dari peran orang mampu (Kaya) dengan yang kurang mampu (Miskin).
“Tegasnya perlu pendataan yang lebih akurat jangan ada yang pura-pura miskin karena mau mendapatkan pelayanan gratis.”
Kasihan daerah-daerah di negeri ini, kalau anggaran APBN habis tersedot ke MBG, sementara masih banyak infrastruktur jalan, jembatan, gedung-gedung sekolah yang butuh biaya perbaikan harus tersendat akibat anggarannya dialihkan ke MBG.
Semoga saja pemerintah pusat meninjau kembali program MBG itu yang terkesan mubazir, termasuk sekolah rakyat. Mengapa bukan sekolah yang sudah ada dioptimalkan. *di/r#
