Infokota.co-Medan | Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Hutan Lindung Asahan Barumun Ahmad Taufik Siregar, S.Hut, M.Si menegaskan DAS jangan diartikan sebagai sungai dan aliran sungai saja.
“DAS itu di batasi punggung-punggung bukit. Di dalam DAS ada hutan dan sungai. Di DAS lengkap semua. DAS sumber air yang mengalir ke laut,”ujar Ahmad Taufik Siregar tatkala menjadi pembicara di seminar nasional hari gerakan satu juta pohon sedunia dan menyongsong muktamar Muhammadiyah ke 49 tahun 2027 di Medan di kampus utama Universitas Muhammadiyah Asahan (UMMAS) di Jalan Madong Lubis, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sabtu (7/2/2026).
Di seminar nasional yang diselenggarakan civitas akademika UMMAS itu, Dr. Salman Nasution bertindak sebagai moderator.
Ahmad Taufik juga menjelaskan kewenangan terkait pengawasan DAS. “Wilayah kerja BPDAS dan Hutan Lindung Asahan Barumun mencakup dua pertiga dari luas wilayah Sumatera Utara. DAS lintas Provinsi kewenangan pusat. DAS lintas Kabupaten/Kota kewenangan Provinsi. DAS lintas Kabupaten itu kewenangan Bupati,”tandas Ahmad Taufik.
Taufik mengingatkan DAS yang tidak sehat perlu segera dipulihkan kembali. Sedangkan DAS yang sehat di pertahankan.
“Hutan yang rusak di Asahan perlu ditanami kembali. Baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. BPDAS siap bekerjasama dengan masyarakat. Bibit pohon kita sediakan dan gratis. Daerah tutupan hutan untuk Kabupaten Asahan minimal 30 persen,”himbaunya.
Prioritas
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara Ir.H.Yahdi Khoir Harahap, MBA dan aktivis Lingkungan Hidup yang kini menjabat sebagai Direktur Lembaga Mitra Lestari Hijau DR.Rahmat Suryanto Pringadi, SP, MP menjadi pembicara di seminar nasional itu.
Yahdi Khoir Harahap mengungkapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara berkomitmen kuat agar masalah lingkungan hidup dan kehutanan menjadi prioritas.
“Lingkungan hidup berkaitan dengan Indonesia emas 2045,” tegas Yahdi Khoir. Yahdi menjelaskan ada peraturan daerah (Perda) yang telah dipersiapkan pemerintah Sumatera Utara dan DPRD Sumatera Utara. Yakni Perda No : 11 tahun 2023 tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). “Perda Sumatera Utara No : 11 tahun 2023 itu masih sinkron dengan RPPLH nasional,”terang Yahdi.
Selanjutnya, papar Yahdi, rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perhutanan sosial yang kini sudah dalam pembahasan pasal per pasal dan ditargetkan di triwulan pertama 2026 disahkan.
Yahdi meyakini mengenai perhutanan sosial tentu dibahas bagaimana hutan itu bermanfaat bagi masyarakat dan hutan tetap terjaga kelestariannya. Masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan non kayu. Hutan tetap lestari
“Kehutanan dan lingkungan hidup ini pilar yang sangat penting dengan RPPLH. DAS suatu sistem tangkapan air untuk menjaga kelestariannya,”tegas politisi senior PAN itu penuh transparan.
Direktur Lembaga Mitra Lestari Hijau DR.Rahmat Suryanto Pringadi, SP, MP menyebutkan fungsi hutan untuk konservasi, lindung, produksi, klimatologi dan hidrologi.
“Hutan memiliki nilai guna langsung dan nilai guna tak langsung. Pohon di hutan sebagai penyangga banjir dan penghasil oksigen. Lebih besar nilai guna tak langsungnya,”sebut Rahmat Suryanto lagi. (Fajaruddin Adam Batubara)