Sekretaris GAMKI Irwansyah Putra Tampubolin dan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia ( YLBH CNI ) Khairul Abdi Silalahi yang memberikan dukungan Dibentuknya Pansus DPRD Kabupaten Batu Bara. *Foto/IK/Ist#
Infokota.co-Batu Bara | Dukungan membentuk Panitia Khusus (Pansus) plasma perkebunan yang direkomendasikan 5 Fraksi DPRD Batu Bara terus mengalir dari berbagai elemen.
Bahkan Fraksi Partai Gerindra menjadi fraksi terakhir yang memberikan dukungan pembentukan pansus plasma perkebunan sebesar 20 persen dari luas total lahan perkebunan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Batu Bara Safii dengan tegas menyatakan sejak awal pihaknya mendukung penuh pembentukan pansus tersebut.
”Sebenarnya sejak awal rapat dengar pendapat (RDP) yang diinisiasi IWO Batu Bara, Fraksi Partai Gerindra memandang penyelesaian masalah plasma perkebunan harus lewat Pansus,” tegasnya, Kamis (12/2/2026).
Safii meyakini berdirinya suatu perusahaan tentu diharapkan harus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat terkhusus di wilayah sekitar daerah perusahaan tersebut.
”Namun bila kehadirannya tidak memberi manfaat bagi masyarakat, tentu sebagai wakil rakyat kita harus mengupayakan berbagai upaya untuk memaksa mereka agar memberi manfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Sebagai Ketua Fraksi Partai Gerindra, Safi’i menegaskan upaya yang tepat untuk merealisasikan plasma perkebunan sebesar 20 persen sudah tepat dengan menggelar pansus.
”Jadi kami sangat setuju akan dibentuknya Pansus terkait plasma perkebunan yang sedang menjadi pembahasan ini. Setidaknya 20% dari total luas area HGU itu apabila dikelola masyarakat bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitarnya serta mendorong kesejahteraan masyarakat Batu Bara,” tuturnya.
Dengan dukungan yang diberikan Fraksi Partai Gerindra maka seluruh fraksi di DPRD Batu Bara dengan suara bulat menyetujui pembentukan pansus plasma perkebunan.
Sebelumnya, pada RDP keempat di Komisi 1 DPRD Batu Bara beberapa waktu lalu, 5 Fraksi sudah merekomendasikan pembentukan pansus plasma perkebunan.
Langkah ini ditempuh karena terdapat multi tafsir penerapan plasma perkebunan. Pihak IWO sebagai inisiator dan didukung Komisi 1 serta perwakilan BPN dan Dinas Pertanian dan Perkebunan menyatakan plasma perkebunan sebesar 20 persen harus secara fisik.
Sementara itu, perwakilan perkebunan yang hadir dalam RDP menyatakan memilih opsi kemitraan sebagai wujud plasma.
Langkah seluruh fraksi DPRD Batu Bara yang mendukung dan merekomendasikan pembentukan pansus diapresiasi Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Batu Bara.
Sekretaris GAMKI Batu Bara Irwansyah Putra Tampubolon menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang mendukung pembahasan plasma perkebunan.
”Sebagai generasi muda, kami sangat mendukung terbentuknya pansus plasma perkebunan di DPRD Batu Bara,” tegasnya.
Irwansyah mengatakan plasma perkebunan sebesar 20 persen dari luas HGU perkebunan merupakan amanat undang-undang untuk memberi kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
Senada, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), Khairul Abdi Silalahi menjelaskan bahwa kewajiban perusahaan perkebunan.
Ia mengingatkan, perusahaan perkebunan wajib menyediakan 20% plasma bagi masyarakat sekitar telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk pasal-pasal yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan.
”Jadi bukan soal belas kasihan, tapi soal kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan perkebunan. IWO Batu Bara sebagai inidiator telah berhasil mengingatkan para pihak terkait kewajiban ini. Ini adalah langkah yang sangat positif,” ucap Khairul.
Khairul meyakini, dengan terwujudnya plasma 20%, diharapkan masyarakat sekitar perkebunan dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.*Mar#